SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK RAKYAT CHINA

SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK RAKYAT CHINA

SEJARAH CINA

Republik Rakyat Cina (RRC; Pinyin: Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó; Hanzi Tradisional: 中華人民共和國; Hanzi Sederhana: 中华人民共和国; juga disebut Republik Rakyat Tiongkok/RRT) adalah sebuah negara komunis yang terdiri dari hampir seluruh wilayah kebudayaan, sejarah, dan geografis yang dikenal sebagai China/Cina. Sejak didirikan pada 1949, RRC telah dipimpin oleh Partai Komunis Cina (PKC). Sekalipun seringkali dilihat sebagai negara komunis, kebanyakan ekonomi republik ini telah diswastakan sejak tiga dasawarsa yang lalu. Walau bagaimanapun, pemerintah masih mengawasi ekonominya secara politik terutama dengan perusahaan-perusahaan milik pemerintah dan sektor perbankan. Secara politik, ia masih tetap menjadi pemerintahan satu partai.

Dalam suatu pertikaian yang terus berlangsung, RRC menuntut hak memerintah atas Taiwan dan pulau-pulau sekitarnya yang tidak pernah dilepaskan oleh Republik China. Pemerintah RRC mendakwa bahwa Republik China merupakan suatu entitas yang tidak lagi wujud dan secara administratif meletakkan Taiwan sebagai provinsi ke-23 RRC. (Lihat China dan Status politik Taiwan untuk informasi lebih lanjut).

RRC mengklaim kedaulatan terhadap Taiwan namun tidak memerintahnya (hal yang sama juga berlaku terhadap Pescadores, Quemoy, dan Matsu). Status politik Taiwan merupakan hal yang kontroversial; Taiwan diperintah Republik China, yang kini berbasis di Taipei. Republik China mengklaim kedaulatan terhadap seluruh Cina daratan dan begitu juga dengan RRC.

Cina Daratan merupakan istilah yang digunakan untuk merujuk kepada kawasan di bawah pemerintahan RRC dan tidak termasuk kawasan administrasi khusus Hong Kong dan Macau. Pemerintah RRC melihat pemerintahannya di Cina sebagai Tiongkok Baru (新中国) saat membandingkan dirinya dengan Tiongkok sebelum tahun 1949. RRC juga dijuluki sebagai "Cina Merah" bagai kawasan yang sama, terutamanya oleh musuhnya di Barat, dengan merujuk kepada warna merah yang merupakan lambang komunis.

Setelah Perang Dunia II, Perang Saudara Cina antara Partai Komunis Cina dan Kuomintang berakhir pada 1949 dengan pihak komunis menguasai Cina Daratan dan Kuomintang menguasai Taiwan dan beberapa pulau-pulau lepas pantai di Fujian. Pada 1 Oktober 1949, Mao Zedong memproklamasikan Republik Rakyat Cina dan mendirikan sebuah negara komunis.

Para pendukung Era Maoisme, yang terdiri dari kebanyakan rakyat Cina miskin dan lebih tradisionil atau nasionalis dan pemerhati asing yang percaya kepada komunisme, mengatakan bahwa di bawah Mao, persatuan dan kedaulatan Cina dapat dipastikan untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade terakhir, dan terdapat perkembangan infrastruktur, industri, kesehatan, dan pendidikan, yang mereka percayai telah membantu meningkatkan standar hidup rakyat. Mereka juga yakin bahwa kampanye seperti Lompatan Jauh ke Depan dan Revolusi Kebudayaan penting dalam mempercepat perkembangan Cina dan menjernihkan kebudayaan mereka. Pihak pendukung juga ragu terhadap statistik dan kesaksian yang diberikan mengenai jumlah korban jiwa dan kerusakan lainnya yang disebabkan kampanye Mao.

Meskipun begitu, para kritikus rezim Mao, yang terdiri dari mayoritas analis asing dan para peninjau serta beberapa rakyat Cina, khususnya para anggota kelas menengah dan penduduk kota yang lebih terbuka pemikirannya, mengatakan bahwa pemerintahan Mao membebankan pengawasan yang ketat terhadap kehidupan sehari-hari rakyat, dan yakin bahwa kampanye seperti Lompatan Jauh ke Depan dan Revolusi Kebudayaan berperan atau mengakibatkan hilangnya jutaan jiwa, mendatangkan biaya ekonomi yang besar, dan merusak warisan budaya Cina. Lompatan Jauh ke Depan, pada khusunya, mendahului periode kelaparan yang besar di Cina yang, menurut sumber-sumber Barat dan Timur yang dapat dipercaya, mengakibatkan kematian 20-30 juta orang; kebanyakan analis Barat dan Cina mengatakan ini disebabkan Lompatan Jauh ke Depan namun Mao dan lainnya mengatakan ini disebabkan musibah alam; ada juga yang meragukan angka kematian tersebut, atau berkata bahwa lebih banyak orang mati karena kelaparan atau sebab politis lainnya pada masa pemerintahan Chiang Kai Shek.

Setelah kegagalan ekonomi yang dramatis pada awal 1960-an, Mao mundur dari jabatannya sebagai ketua umum Cina. Kongres Rakyat Nasional melantik Liu Shaoqi sebagai pengganti Mao. Mao tetap menjadi ketua partai namun dilepas dari tugas ekonomi sehari-hari yang dikontrol dengan lebih lunak oleh Liu Shaoqi, Deng Xiaoping dan lainnya yang memulai reformasi keuangan.

Pada 1966 Mao meluncurkan Revolusi Kebudayaan, yang dilihat lawannya (termasuk analis Barat dan banyak remaja Cina kala itu) sebagai balasan terhadap rival-rivalnya dengan memobilisasi para remaja untuk mendukung pemikirannya dan menyingkirkan kepemimpinan yang lunak pada saat itu, namun oleh pendukungnya dipandang sebagai sebuah percobaan demokrasi langsung dan sebuah langkah asli dalam menghilangkan korupsi dan pengaruh buruk lainnya dari masyarakat Cina. Kekacauan pun timbul namun hal ini segera berkurang di bawah kepemimpinan Zhou Enlai di mana para kekuatan moderat kembali memperoleh pengaruhnya. Setelah kematian Mao, Deng Xiaoping berhasil memperoleh kekuasaan dan janda Mao, Jiang Qing beserta rekan-rekannya, Kelompok Empat, yang telah mengambil alih kekuasaan negara, ditangkap dan dibawa ke pengadilan. Sejak saat itu, pihak pemerintah telah secara bertahap (dan telah banyak) melunakkan kontrol pemerintah terhadap kehidupan sehari-hari rakyatnya, dan telah memulai perpindahan ekonomi Cina menuju sistem berbasiskan pasar.

Para pendukung reformasi keuangan – biasanya rakyat kelas menengah dan pemerhati Barat berhaluan kiri-tengah dan kanan – menunjukkan bukti terjadinya perkembangan pesat pada ekonomi di sektor konsumen dan ekspor, terciptanya kelas menengah (khususnya di kota pesisir di mana sebagian besar perkembangan industri dipusatkan) yang kini merupakan 15% dari populasi, standar hidup yang kian tinggi (diperlihatkan melalui peningkatan pesat pada GDP per kapita, belanja konsumen, perkiraan umur, persentase baca-tulis, dan jumlah produksi beras) dan hak dan kebebasan pribadi yang lebih luas untuk masyarakat biasa.

Para pengkritik reformasi ekonomi – biasanya masyarakat miskin di Cina dan pemerhati Barat berhaluan kiri, menunjukkan bukti bahwa proses reformasi telah menciptakan kesenjangan kekayaan, polusi lingkungan, korupsi yang menjadi-jadi, pengangguran yang meningkat akibat PHK di perusahaan negara yang tidak efisien, serta telah memperkenalkan pengaruh budaya yang kurang diterima. Akibatnya mereka percaya bahwa budaya Cina telah dikorupsi, rakyat miskin semakin miskin dan terpisah, dan stabilitas sosial negara semakin terancam.

Meskipun ada kelonggaran terhadap kapitalisme, Partai Komunis Cina tetap berkuasa dan telah mempertahankan kebijakan yang mengekang terhadap kumpulan-kumpulan yang dianggap berbahaya, seperti Falun Gong dan gerakan separatis di Tibet. Pendukung kebijakan ini – biasanya penduduk pedesaan dan mayoritas kecil penduduk perkotaan, menyatakan bahwa kebijakan ini menjaga stabilitas dalam sebuah masyarakat yang terpecah oleh perbedaan kelas dan permusuhan, yang tidak mempunyai sejarah partisipasi publik, dan hukum yang terbatas. Para pengkritik – umumnya minoritas dari rakyat Cina, para rakyat pelarian Cina di luar negeri, penduduk Taiwan dan Hong Kong, etnis minoritas seperti bangsa Tibet dan pihak Barat, mengatakan bahwa kebijakan ini melanggar hak asasi manusia yang dikenal komunitas internasional, dan mereka juga mengklaim hal tersebut mengakibatkan terciptanya sebuah negara polisi, yang menimbulkan rasa takut.

Cina mengadopsi konstitusi yang kini digunakan pada 4 Desember 1982.

SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK RAKYAT CHINA

Struktur politik Cina terdiri dari dua organisasi besar yakni pemerintahan dan partai, ditambah militer dan berbagai organisasi massa, sebagai  jembatan  antara yang memerintah dengan yang diperintah, tetapi terjadi perubahan terhadap bentuk dan hal yang mengatur hubungan dengan institusi lain sejak tahun 1949. Struktur pemerintahan cina sampai tahun 1954 menggunakan sistem administrasi yang bersifat sementara dan dititiberatkan pada militer. Tahun 1954 merupakan tahun transisi dari pemerintahan sentralistik menuju masyarakat sosialis yang menimbulkan golongan tersisih, sehingga diberlakukan konstitusi 1975 yang menggabungkan banyak prinsip revolusi budaya. Akan tetapi tahun 1978, konstitusi lain yang serupa dengan konstitusi 1954 diberlakukan.

a.    Legeslatif

Lembaga Negara Tertinggi adalah Kongres Rakyat Nasional yang bertindak sebagai badan Legeslatif hanya saja didominasi oleh Partai Komunis Cina. Berdasarkan konstitusi 1982, Kongres Nasional Cina (KNC), merupakan badan tertinggi dalam kekuasaan pemerintahan, sebagai badan perwakilan yang besar (terdiri dari 3000 orang yang dipilih pada tingkat propinsi serta unit militer) badan ini bersidang setahun sekali dalam 5 tahun periode kerjanya. KNC hanya simbol kekuasaan sebab pada prakteknya KNC bukan sebagai badan tertinggi, karena Partai Komunis Cina (PKC) yang mengatur dan mengendalikan pemerintahan dan organisasi kekuasaan lain.

KNC memiliki kekuasaan formal, seperti amandemen konstitusi, pembuat undang – undang, memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden, memilih Panglima Pusat Komisi Militer, memilih Ketua MA dan Ketua Komite Pemilihan Umum, memilih dan menentukan menteri – menteri, memilih komisi dan anggota Pusat Komisi Militer Cina (PKMC), anggota PKMC yang terpilih. Badan Pekerja Legislatif Cina harus tinggal di beijing dan mampu bekerja dan bersidang setiap saat sepanjang tahun.

b.    Eksekutif

Karena jabatan kepala negara dihapuskan maka orang pertama dalam kepemimpinan partai Komunis Cina menggantikan jabatan ini yaitu Ketua Partai itu sendiri, sedangkan Sekretariat Jendral partai merupakan penyelenggara pemerintahan tertinggi setingkat perdana menteri. Presiden cina sebagai badan eksekutif dan kepala pemerintahan. PKMC pun merupakan badan yang berperan dalam sistem politik cina. Badan negara Cina (State Council)  merupakan badan administrasi pemerintahan. Terdapat pula wakil – wakil negara, menteri – menteri dan komisi – komisi pemerintahan pusat yang bersidang setiap bulan. Badan Negara  terdiri dari perwakilan partai –partai besar, sebagai penghubung antara pemerintah dengan partai, terdapat badan yang lebih kecil seperti, Badan Pekerja State Council yang bersidang dua minggu sekali. Konstitusi pun mengatur kekuasaan MA dan KPU Cina, yang seluruhnya bertanggung jawab pada kongres.

Organ administratif utama adalah Dewan Negara, yang terdiri dari Perdana Menteri, wakil – wakil Perdana Menteri, dan kepala – kepala dari semua kementrian dan komisi, merupakan pusat kekuasaan negara yang sebenarnya. Sekalipun tidak bebas dari PKC, karena hampir dimonopoli jabatan – jabatan tersebut oleh anggota – anggota partai tingkat tinggi, Dewan Negara mengatur dan mengendalikan seluruh struktur administrasi dan bersama badan – badan tertinggi, PKC menyelenggarakan pemerintahan Cina. Dewan negara berkedudukan di bawah kepemimpinan partai, tetapi karena berperan sebagai peneremah keputusan – keputusan partai ke dalam tindakan – tindakan negara menjadikannya sebagai lembaga yang paling kuat diantara berbagai lembaga yang di bentuk oleh konstitusi 1945.

c.    Yudikatif

Kekuasaan yudikatif dijalankan secara bertingkat kaku, oleh Pengadilan Rakyat dibawah pimpinan Mahkamah Agung Cina. Karen ada hubungan yang erat antara Pengadilan dan Kejaksaan (penuntut umum) pada tiap tingkatan peradilan, maka oposisi tidak dapat bergerak sama sekali. Walaupun demikian Pengadilan Rakyat bertanggung jawab kepada kongres rakyat disetiap tingkatan, namun karena perwakilan rakyat tersebut didominasi oleh Partai Komunis Cina,   demokrasi   masih  sulit  terwujud,   kendatipun   usaha ke arah

perubahan dilakukan terus menerus dalam rangka reformasi besar-besaran yang dicanagkan dalam rangka menghadapi era globalisasi dewasa ini.

Mahkamah Rakyat Tertinggi dan Kejaksaan Rakyat Tertinggi merupakan bagian terakhir kerangka kerja pemerintah  pusat. Konstitusi menentukan keduanya sebagai organ pengadilan, menyelidiki masalah – masalah dan memberikan putusan peradilan. Kejaksaan mempunyai kekuasaan yang bebas, termasuk penyelidikan, penuntutan dan pengawasan secara umum terhadap semua organ negara, termasuk pengadilan.

Struktur pemerintahan daerah di Cina pada dasarnya terdiri dari tiga tingkat pemerintahan resmi – propinsi, kabupaten, dan dasar – ditambah berbagai unit lain dibawah atau diantara tingkat – tingkat ini. Sebelum revolusi kebudayaan, semua unit dalam setiap tingkat ini mempunyai dua organ pemerintahan utama kongres rakyat dan dewan rakyat yang secara kasar sebanding dengan KRN dan Dewan Negara pada pemerintah pusat. Akan tetapi, kongres lokal bukan merupakan inti kekuasaan yang penting. Seperti KRN, kongres – kongres lokal ini mengadakan sidang secara singkat dan tidak tetap, dan sedikit sekali menunjukan inisiatif dan kebebasan. Dewan – dewan rakyat mendominasi kegiatan pemerintahan di tingkat daerahnya masing – masing dan selanjutnya dewan – dewan itu tunduk kepada tingkat yang lebih tinggi dan akhirnya kepada Dewan Negara. Selama revolusi kebudayaan, kelompok – kelompok baru yang dikenal sebagai “komite – komite revolusioner” menggantikan dewan – dewan dan kongres – kongres lokal, sehingga mengubah pola kelembagaan yang telah ditetapkan oleh konstitusi 1954.

Dari sudut pandang warganegara, unit yang paling penting adalah unit yang ada dibawah tingkat pemerintahan dasar. Unit – unit ini meliputi kantor polisi dan kantor cabang kecil yang dibentuk oleh pemerintah tingkat dasar dan berbagai unit pemukiman dan produksi seperti desa, toko koperasi pertanian, rukun-kampung kota, sekolah, pabrik, perusahaan, kantor, dan unit angkatan bersenjata. Dimana semua unit pemukiman dan produksi atau pekerjaan betul – betul merupakan unit politik. Unit – unit ini bisa bertindak sebagai distrik pemilihan bagi organ tingkat dasar dan sebagai pangkalan bagi organisasi partai tingkat ranting. Dan umumnya, unit – unit ini memiliki organisasi intern yang mengatur rapat umum dan komite – komite kecil untuk berpartisipasi dalam mengurusi masalah mereka dan juga ikut aktif dalam partisipasi politik.

PERBEDAAN SISTEM PEMERINTAHAN CHINA DENGAN INDONESIA

Uraian	China	Indonesia
SIstem Pemerintahan	Proletariat	Presidensial
Kepala Negara	PRESIDEN	PRESIDEN
Kepala Pemerintahan	Perdana Menteri	PRESIDEN
Hubungan antara tiap tingkatan pengadilan	ADA	ADA
Konsep tingkatan Daerah	ADA	ADA
Badan tertinggi	KNC tapi yang menggerakan Partai	MPR
Waktu rapat Legislatif	Minimal satu kali dalam masa jabatan	Minimal satu tahun satu kali
Pengangkatan para menteri	KNC	PRESIDEN
Pemegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan	PARTAI KOMUNIS CINA	MASYARAKAT