DILEMA SEKRETARIS DESA YANG BERSTATUS PNS

DILEMA SEKRETARIS DESA YANG BERSTATUS PNS

Sekretaris Desa yang berstatus PNS terbagi menjadi 2 yaitu :

1.Sekretaris Desa yang diangkat PNS, dan

2. PNS yang ditempatkan sebagai Sekretaris Desa.

bagi PNS yang ditempatkan sebagai Sekretaris Desa jika dipindahtugaskan atau ditarik ke Kabupaten/Kecamatan hal yang tidak apa apa... tetapi bagi Sekdes yang diangkat PNS yang dulunya menerim penghasilan yang bersumber dari tanah bengkok (yang merupakan asal usul dan adat istiadat) sebagian masyarakat di Tanah jawa, sebagian NTB itu merupakan suatu penurunan penghasilan.

ada beberapa Kabupaten yang masih memberikan sebagian tanah bengkok sekdes (eks bengkok sekdes) untuk dapat dinikmati oleh yang bersangkutan. tapi dengan adanya UU No 6/2014 tentang Desa beserta aturan pelaksanannya Sekdes PNS ini mulai risau/bingung. Bagi Desa yang tidak memiliki tanah bengkok tidak menjadi masalah, tapi bagi yang memiliki tanah bengkok menjadi permasalahan kembali. dari pengalaman penulis, sebenarnya ada dualisme kepentingan disini, yaitu :

1. kepentingan untuk mempertahankan eks bengkok sekdes agar dapat dikelola oleh Sekdes yang diangkat PNS.

kita ketahui bersama gaji seorang PNS Golongan II (karena sekdes diangkat di Golongan II) tidak sebanding dengan kondisi saat ini. kebutuhan bahan pokok saja sudah melambung tinggi. apalagi Seorang Sekdes yang menutut masyarakat desa adalah orang no 2 di Desa. jika ada hajatan masyarakat pasti kades dan sekdes diundang. jika hanya mengandalkan dengan gaji dari Golongan II maka hal itu tidaklah cukup.

disamping itu juga jika Sekdes PNS ditarik ke Kabupaten atau kecamatan, meraka pasti kehilangan eks bengkok yang selama ini mereka terima yang menyebabkan penurunan penghasilan yang sangat signifikan.

2. kepentingan suatu elit dalam pengisian Perangkat Desa (jabatan Sekdes) yang kosong

dengan adanya penarikan sekdes PNS ke kabupaten/kecamatan otomatis jabatan sekdes kosong. hal ini yang memunculkan spekulasi bagi yang berkepentingan untuk mengisi jabatan sekdes. tidak dipungkiri akan menjadi transaksional yang nilainya sangatlah tinggi. kenapa hal tersebut bisa terjadi dikarenakan : a) faktor banyak pengangguran, b) nilai jabatan sekdes yang sangat prestis dimasyarakat desa, c) Nilai bengkok sekdes yang sangat besar.

Dari kedua ulasan diatas inilah yang menyebabkan dilema bagi Sekdes PNS. semoga Pemerintah melihat hal tersebut dengan sangat obyektif.

DIMANAPUN DITEMPATKAN/BEKERJA TETAPLAH MEWARNAINYA 

STRATEGI DESA DALAM PENYELENGGRAAN PEMERINTAHAN DESA (UU NO 6/2014)

STRATEGI DESA DALAM PENYELENGGRAAN PEMERINTAHAN DESA  (UU NO 6/2014)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan kebijakan baru yang dibuat khusus untuk desa sebagai salah satu jawaban bagi pemerintah desa dalam memajukan dan memandirikan wilayah desa. Sebagai kebijakan baru maka pelaksanaan Undang-Undang Desa membutuhkan kemampuan dan kesiapan dari pemerintah desa. Desa di indonesia diharuskan untuk mampu dan siap dalam menjalankan Undang-Undang desa. Dalam pelaksanaan, pelaporan dan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan desa dan kemampuan pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan desa merupakan salah satu indikator suksesnya penyelenggran pemerintahan desa. Salah satu kekurangan seperti minimnya kuantitas dan kualitas SDM pemerintah desa, kurangnya kemampuan pemerintah desa Sumur Tujuh dalam mengelolakelembagaan desa dan kurangnya kemampuan pemerintah desa dalam menyediakan sarana prasarana desa. 

Salah satu Strategi yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu Peningkatan kapasitas aparatur desa, peningkatan motivasi kerja aparatur desa, peningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat desa, dan pengadaan sistem informasi berbasis teknologi, 

Salah satu Kendala yang dimiliki Desa yaitu kendala internal. Meliputi SDM yang tidak mumpuni, sarana dan prasarana yang kurang memadai, serta anggaran yang terbatas. Dan kendala eksternal meliputi kurangnya peran serta dari pemerintah kecamatan dan kabupaten serta kurangnya peran serta dari pendamping desa.

Strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja penyelenggraan pemerintahan desa antara lain :

(1). Mengadakan perektrutan aparatur desa secara terbuka;

(2). Pendirian BUMDes.

(3). Pengoptimalan kembali kelembagaan desa. 

(4). Mengoptimalkan peran pemerintah kecamatan dan kabupaten terhadap pemerintah desa. 

(5). Penyesuaian kembali jumlah desa dengan jumlah pendamping desa 

(6). Pengoptimalan peran pendamping desa.

UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa beserta penjelasannya

 download di sini https://drive.google.com/file/d/0B6-KIZr5DlLua0YzQTZfczZMNGM/view?usp=sharing
 download disini https://drive.google.com/file/d/0B6-KIZr5DlLuSkRZdzZGb2Jyb2s/view?usp=sharing

PENGEMBANGAN BUMDESA UU No 6 TH 2014

Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disingkat dengan BUMDes diproyeksikan muncul sebagai kekuatan ekonomi baru di wilayah perdesaan. UU No 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan payung hukum atas BUMDes sebagai pelaku ekonomi yang mengelola potensi desa secara kolektif untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa.

BUMDesa akan menjadi kekuatan besar bagi Desa dalam pengembangan ekonomi kerakyatan. Menurut pendapat saya, BUMDesa yang mampu bergerak disektor keuangan akan menjadi pesaing berat bagi Perbankan. Jika BUMDesa sektor keuangan mampu memeberikan pinjaman dengan bunga yang dibawah Perbankan pada umumnya serta tanpa agunan, maka dimungkinkan Perbankan akan banyak melirik penempatan Rekening kas BUMDesa.

contoh yang dapat dikembangkan BUMDesa sektor keuangan adalah Lembaga lembaga keungan mikro yang belum berbadan hukum salah satunya adalah BKD (Badan Kredit Desa), UPK eks PMPM Mandiri Perdesaan dan masih banyak lagi. saya menyoroti dari keuda sumber di atas.

1. BKD (Badan Kredit Desa) yang belum berbadan hukum
BKD yang sekarang sudah bertranformasi menjadi BPR tetapi tidak memenuhi syarat menjadi BPR atau yang belum berbadan hukum, OJK telah menerbitkan peraturan. bahwa per 31 Desember 2016 ini BKD harus menentukan SIkap mau kemana usahanya ini pilihannya dalah LKM atau BUMDesa.
Dari sisi ini saya cenderung BKD menjadi BUMDesa Bersama. yaitu BKD yang ada di masing-masing Desa dalam lingkup Kecamatan maupun kabupaten bergabung menjadi BUMDesa Bersama dari pada menjadi BUMDesa di masing-masing Desa. ada pepatah yang mengatakan "Bercerai kita Runtuh Bersatu kita teguh". 

pertanyaan besarnya adalah terkait asetnya, merurut saya dilakukanlah Musdes dengan mengakuisi aset BKD yang telah ada menjadi kekayaan Desa yang selanjutnya menjadi Penyertaan Modal Desa dalam pendirian BUMDesa.

pertanyaan selanjutnya adalah sumber daya manuasia yang selama ini sudah ada di BKD. menurut saya SDM yang sudah ada ya harus direkrut kembali menjadi tenaga operasional BUMDesa tersebut. hal ini menghindari dampak pemecatan pegawai. 

2. UPK eks PNPM Mandiri Perdesaan 

Program PNPM Mandiri Perdesaan saat ini sudah selesai, kegiatan yang berbentuk fisik asetnya sudah diserahkan kepada Desa, tetapi yang masih menjadi kendala ada aset dari dana bergilir UPK yang nilainya Milyaran dalam satu kabupaten. menurut saya dana UPK adalah dana Masyarakat, dalam pendirian BUMDesa salah satu sumberdana selain dari APBDesa (Desa) dapat dari masyarakat. Inilah yang harus kita wadahi, UPK harus berbadan hukum dengan bergabung dalam 1 kecamatan ataupun dalam 1 kabupaten. Beralilah ke BUMDesa Bersama. supaya kegiatan yang dilaksanakan terkait dana bergulir (simpan pinjam) mempunyai kejelasan dan berbadan hukum.

bersama ini saya sertakan pula konsep pengembangan BUMDesa bersama, semoga bermanfaat bagi para pemangku kepentingan.

paparan pengembangan BUMDesa Bersama /

BHINNEKA NARA EKA BHAKTI 
 download disini https://drive.google.com/file/d/0B6-KIZr5DlLudm5jYzRUemFmM0E/view?usp=sharing