KEBERHASILAN BUMDESA

KEBERHASILAN BUMDESA

Pembangunan desa untuk memajukan perekonomian bangsa kini telah memiliki payung hukum yang mantap, yaitu Undang Undang Desa. Dalam implementasinya, Undang Undang Desa memiliki beberapa tujuan utama, yaitu: 1) pengakuan dan status hukum pada sistem pemerintahan setingkat desa yang beragam di Indonesia; 2) mendorong tradisi dan kebudayaan masyarakat; 3) mendorong partisipasi warga dalam pemerintahan desanya; 4) meningkatkan pelayanan untuk semua orang lewat lebih sanggupnya pemerintahan desa; 5) mendorong pembangunan oleh oleh warganya sendiri.

Pada perkembangannya, dikeluarkan regulasi yang mendukung UU Desa, yaitu PP No. 60/2014 tentang Dana Desa beserta peraturan perubahannya. Peraturan ini mengatur bahwa desa yang sekarang sudah bisa aktif turut membangun, perlu disokong dengan dana. Artinya, dana desa diadakan dengan dua cita-cita: pemerintah desa lebih bisa sanggup melayani kebutuhan warga, sekaligus warganya lebih aktif berinisiatif. Salah satu wadah untuk memajukan ekonomi desa adalah Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes.

Badan Usaha Milik Desa yang disingkat dengan (BUMDesa) merupakan BUMDes pada dasarnya merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institution). BUMDes sebagai lembaga sosial harus berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial.

Hal ini sesuai dengan tujuan pendirian sebuah BUMDesa pada umumnya, yaitu: (1) Meningkatkan Perekonomian Desa, (2) Meningkatkan Pendapatan asli Desa, (3) Meningkatkan Pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan (4) Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa. Empat tujuan pendirian Bumdes itu sudah seharusnya melekat pada visi-misi sebuah pemerintahan desa. Ke empat tujuan itu seharusnya menjadi sikap dan dedikasi semua kepala desa dan perangkatnya.

Keberhasilan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tidak bisa lepas dari kejelian dan keseriusan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang ada serta managemen yang ada. Dengan adanya Dana Desa diharapkan pengembangan BUMDesa di Indonesia dapat berjalan lebih optimal, sehingga perekonomian di Desa dapat berkembang. Tanpa adanya komitmen bersama dari para pemangku pemerintahan desa dan pelaksana BUMDesa, maka BUMDesa tidak akan dapat berkembang dengan baik.

PENGEMBANGAN BUMDESA UU No 6 TH 2014

Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disingkat dengan BUMDes diproyeksikan muncul sebagai kekuatan ekonomi baru di wilayah perdesaan. UU No 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan payung hukum atas BUMDes sebagai pelaku ekonomi yang mengelola potensi desa secara kolektif untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa.

BUMDesa akan menjadi kekuatan besar bagi Desa dalam pengembangan ekonomi kerakyatan. Menurut pendapat saya, BUMDesa yang mampu bergerak disektor keuangan akan menjadi pesaing berat bagi Perbankan. Jika BUMDesa sektor keuangan mampu memeberikan pinjaman dengan bunga yang dibawah Perbankan pada umumnya serta tanpa agunan, maka dimungkinkan Perbankan akan banyak melirik penempatan Rekening kas BUMDesa.

contoh yang dapat dikembangkan BUMDesa sektor keuangan adalah Lembaga lembaga keungan mikro yang belum berbadan hukum salah satunya adalah BKD (Badan Kredit Desa), UPK eks PMPM Mandiri Perdesaan dan masih banyak lagi. saya menyoroti dari keuda sumber di atas.

1. BKD (Badan Kredit Desa) yang belum berbadan hukum
BKD yang sekarang sudah bertranformasi menjadi BPR tetapi tidak memenuhi syarat menjadi BPR atau yang belum berbadan hukum, OJK telah menerbitkan peraturan. bahwa per 31 Desember 2016 ini BKD harus menentukan SIkap mau kemana usahanya ini pilihannya dalah LKM atau BUMDesa.
Dari sisi ini saya cenderung BKD menjadi BUMDesa Bersama. yaitu BKD yang ada di masing-masing Desa dalam lingkup Kecamatan maupun kabupaten bergabung menjadi BUMDesa Bersama dari pada menjadi BUMDesa di masing-masing Desa. ada pepatah yang mengatakan "Bercerai kita Runtuh Bersatu kita teguh". 

pertanyaan besarnya adalah terkait asetnya, merurut saya dilakukanlah Musdes dengan mengakuisi aset BKD yang telah ada menjadi kekayaan Desa yang selanjutnya menjadi Penyertaan Modal Desa dalam pendirian BUMDesa.

pertanyaan selanjutnya adalah sumber daya manuasia yang selama ini sudah ada di BKD. menurut saya SDM yang sudah ada ya harus direkrut kembali menjadi tenaga operasional BUMDesa tersebut. hal ini menghindari dampak pemecatan pegawai. 

2. UPK eks PNPM Mandiri Perdesaan 

Program PNPM Mandiri Perdesaan saat ini sudah selesai, kegiatan yang berbentuk fisik asetnya sudah diserahkan kepada Desa, tetapi yang masih menjadi kendala ada aset dari dana bergilir UPK yang nilainya Milyaran dalam satu kabupaten. menurut saya dana UPK adalah dana Masyarakat, dalam pendirian BUMDesa salah satu sumberdana selain dari APBDesa (Desa) dapat dari masyarakat. Inilah yang harus kita wadahi, UPK harus berbadan hukum dengan bergabung dalam 1 kecamatan ataupun dalam 1 kabupaten. Beralilah ke BUMDesa Bersama. supaya kegiatan yang dilaksanakan terkait dana bergulir (simpan pinjam) mempunyai kejelasan dan berbadan hukum.

bersama ini saya sertakan pula konsep pengembangan BUMDesa bersama, semoga bermanfaat bagi para pemangku kepentingan.

paparan pengembangan BUMDesa Bersama /

BHINNEKA NARA EKA BHAKTI 
 download disini https://drive.google.com/file/d/0B6-KIZr5DlLudm5jYzRUemFmM0E/view?usp=sharing